Kanwil KemenHAM Jambi Verifikasi Data Indeks HAM, Bahas Perhutanan Sosial dan Masyarakat Adat
WIB News – Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jambi memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan data pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di daerah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut dilakukan melalui audiensi dan verifikasi data bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Rabu (23/9/2026). Kegiatan dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kanwil KemenHAM Jambi, Efra Wahyuni, bersama tim.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi dan pemutakhiran data Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia tingkat daerah. Data yang dikumpulkan nantinya menjadi salah satu dasar dalam menggambarkan kondisi pemenuhan dan perlindungan HAM di Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu, Kanwil KemenHAM Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi membahas sejumlah indikator yang berkaitan dengan sektor kehutanan. Beberapa di antaranya meliputi luas perhutanan sosial, target luas perhutanan sosial, serta jumlah masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan hutan.
Verifikasi tersebut dinilai penting karena sektor kehutanan memiliki keterkaitan erat dengan pemenuhan hak masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam.
Dengan memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, pengukuran Indeks HAM tingkat daerah diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pemenuhan hak masyarakat di Provinsi Jambi.
Kanwil KemenHAM Jambi juga terus mendorong koordinasi dengan perangkat daerah untuk memperkuat basis data HAM yang akurat, terukur, dan memiliki validitas yang jelas.
Kolaborasi tersebut tidak hanya berorientasi pada penyusunan Indeks HAM, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan perspektif HAM.
Melalui sinergi antara Kanwil KemenHAM Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi, pemenuhan serta perlindungan hak masyarakat diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, berkelanjutan, dan berbasis data.
