Kota Jambi Terpilih Jadi Percontohan Digitalisasi Bantuan Sosial Nasional
WIB News — Kota Jambi terpilih sebagai salah satu dari 42 kota di Indonesia yang ditunjuk menjadi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan ini didasari oleh komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam menerapkan pendataan digital yang terpadu agar penyaluran bantuan tepat sasaran.
Penunjukan tersebut ditandai dengan pembukaan Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., di Aula Bapperida Kota Jambi pada Jumat (22/5/2026).
Solusi atas Kendala Pendataan Manual
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Diza mengungkapkan bahwa sistem penyaluran bansos sebelumnya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses administrasi manual, keterbatasan integrasi sistem, duplikasi data, hingga potensi bantuan tidak tepat sasaran.
“Sistem digitalisasi ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan pemutakhiran data. Program digitalisasi ini menjadi bagian dari reformasi perlindungan sosial nasional berbasis data terpadu dan teknologi digital,” ujar Diza.
Ia berharap digitalisasi ini dapat mempermudah proses verifikasi serta mempercepat penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara transparan dan akuntabel.
Pendaftaran Mandiri dan Penyeleksian Sistematis
Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional, Handayani Ningrum, menjelaskan bahwa sistem baru ini memungkinkan masyarakat yang berhak untuk mendaftar secara mandiri dari rumah menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi masyarakat yang belum memiliki akses IKD atau smartphone, Kemensos/Dinsos akan menunjuk agen resmi yang bertugas memfasilitasi 100 hingga 200 warga.
Kendati pendaftaran terbuka bagi siapa saja, sistem digital akan secara otomatis menyeleksi kelayakan calon penerima manfaat. Data pemohon akan diverifikasi silang dengan berbagai sistem data induk, termasuk BKN, Samsat, BPN, hingga BPJS Ketenagakerjaan.
“Intinya semua orang bisa mendaftar secara transparan, namun sistem yang akan menyeleksi berdasarkan data terintegrasi guna meminimalisir kesalahan penerima manfaat,” terang Ningrum.
Acara sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Mardiyanto Arif Rakmadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Imam Dwi Kuncoro, perwakilan Kementerian Sosial, serta jajaran pejabat Pemkot Jambi.
