Wapres Gibran Kaget Ada Stocpile Batu Bara di Kawasan Candi Muaro Jambi, Gubernurnya Kemana?
Wibnews.com – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Jambi, Kamis (16/7/2026), dimanfaatkan oleh Gerakan Mahasiswa Pagar Budaya (GEMA PB) untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi yang dinilai masih dikepung aktivitas stockpile batu bara.
Perwakilan GEMA PB, Adjie Permana, menemui langsung Wakil Presiden saat jeda makan siang di Rumah Makan Andoenk, Kota Baru, sekitar pukul 13.00 WIB. Dalam kesempatan itu, Adjie menyerahkan selembar surat berisi aspirasi yang sempat dibaca langsung oleh Gibran.
“Mas Wapres, tolong selamatkan warisan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi dari kepungan stockpile batu bara,” ujar Adjie saat menyerahkan dokumen tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Gibran bertanya apakah aktivitas stockpile batu bara masih berlangsung di sekitar kawasan cagar budaya tersebut.
“Masih, Pak. Bahkan perusahaan yang beroperasi semakin banyak. Tahun 2022 Pak Jokowi sudah memerintahkan agar kawasan ini dilestarikan, tetapi belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum,” jawab Adjie.
Mendengar penjelasan tersebut, Gibran menyatakan akan meminta Gubernur Jambi menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Baik, saya perintahkan Gubernur untuk mengusut itu sampai tuntas dalangnya,” kata Gibran.
GEMA PB menilai persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Pada 2022, Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi seluas 3.981 hektare sebagai warisan peradaban bangsa yang harus dijaga untuk generasi mendatang.
Namun hingga 2026, menurut GEMA PB, arahan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan. Aktivitas stockpile batu bara di sekitar kawasan cagar budaya masih menjadi sorotan karena dinilai berpotensi mengganggu upaya pelestarian situs bersejarah tersebut.
Candi Muaro Jambi sendiri telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 259/M/2013. Bahkan sejak 2009, kompleks percandian ini telah dinominasikan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.
Meski demikian, hingga kini status tersebut belum berhasil diraih. Salah satu kendala yang disoroti adalah masih adanya aktivitas stockpile batu bara di sekitar kawasan, khususnya di wilayah Desa Niaso dan Desa Kemingking.
GEMA PB berharap perhatian yang diberikan Wakil Presiden dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi salah satu situs sejarah terpenting di Indonesia.****
