Menteri HAM Natalius Pigai Sentil Tradisi “Bawa Uang ke Jakarta”: Kebijakan Pemerintah Tak Bisa Dibeli
WIBNews.com – Menteri HAM Natalius Pigai melontarkan kritik keras terhadap praktik membawa uang ke Jakarta untuk memperoleh kebijakan atau kepentingan pemerintahan.
Dalam pertemuan bersama DPR Papua Tengah, MRP, kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa, Pigai menyerukan tata kelola pemerintahan yang bersih serta keberanian memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan kritik tajam sekaligus otokritik mengenai tata kelola pemerintahan di Papua. Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, 17 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Pigai meminta pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta dengan tujuan mendapatkan atau memengaruhi kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa seluruh pelayanan administrasi pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Papua di Jakarta pada prinsipnya tidak dipungut biaya.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta. Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang,” tegas Pigai.
Pigai juga menyinggung istilah lokal “ikan puri bayar ikan hiu” yang menurutnya menggambarkan praktik pemberian uang kepada pihak yang memiliki kekuasaan. Ia menilai kebiasaan tersebut harus dihentikan karena justru merugikan martabat masyarakat Papua.
Menurut Pigai, dirinya berusaha menjaga rekam jejak sebagai pejabat yang bersih dan tidak terlibat dalam praktik semacam itu. Ia bahkan mengajak masyarakat untuk memeriksa rekam jejaknya melalui berbagai pemberitaan.
“Untuk urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis. Tidak bayar,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah tidak seharusnya menjadi komoditas yang dapat diperoleh melalui pemberian uang. Menurutnya, masyarakat telah membayar pajak yang kemudian menjadi sumber pembiayaan negara, termasuk untuk membayar gaji dan tunjangan aparatur pemerintah.
Karena itu, Pigai meminta para pemimpin di Papua meninggalkan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk memperoleh kebijakan.
“Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” katanya.
Soroti Citra Papua di Pusat Kekuasaan
Dalam kesempatan tersebut, Pigai juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap citra masyarakat Papua yang terbentuk di pusat kekuasaan akibat ulah oknum yang membawa uang dalam jumlah besar untuk kepentingan politik maupun kekuasaan.
Ia menyebut praktik tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa masyarakat Papua harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan posisi politik atau rekomendasi tertentu.
Pigai bahkan menyinggung mahalnya biaya politik yang menurut informasi diterimanya harus dikeluarkan sebagian calon dari Papua untuk memperoleh rekomendasi partai politik.
Menurut dia, persoalan tersebut pada akhirnya bukan hanya menyangkut uang, tetapi juga berdampak terhadap martabat masyarakat Papua.
“Yang jadi korban siapa? Martabat orang Papua jadi lemah dan rendah,” ujarnya.
Pigai menegaskan dirinya ingin mematahkan stigma tersebut melalui keteladanan dan rekam jejak yang bersih. Ia berharap langkah serupa dapat dimulai dari Papua Tengah dan dilakukan secara konsisten.
Ia menyadari perubahan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena praktik tersebut telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama. Namun, menurutnya, perubahan harus tetap dimulai.
Dorong DPR Berani Suarakan Ketidakadilan
Selain menyoroti persoalan tata kelola dan praktik keuangan, Pigai juga meminta anggota legislatif di Papua Tengah berani menyuarakan aspirasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa anggota DPR memiliki mandat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan tidak seharusnya takut menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan.
Pigai membedakan antara aspirasi mengenai kesejahteraan masyarakat dengan tuntutan yang dilarang oleh negara. Menurutnya, memperjuangkan kehidupan masyarakat agar lebih sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa merupakan bagian dari amanat konstitusi.
“Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” tegasnya.
Ia mengajak para anggota legislatif menggunakan kewenangan mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.
Harapkan Papua Tengah Jadi Awal Perubahan
Menutup arahannya, Pigai menekankan pentingnya menjadikan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan sebagai fondasi pembangunan di Tanah Papua.
Ia berharap perubahan tata kelola pemerintahan dan keberanian memperjuangkan hak masyarakat dapat dimulai dari Papua Tengah.
“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.