e-KTP Mandek, Negara Dituding Hamburkan Triliunan: Deddy Sitorus Sentil Keras Pemerintah
– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah terkait lambannya optimalisasi penggunaan e-KTP sebagai basis data nasional.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/4).
Dalam pernyataannya, Deddy menyoroti besarnya anggaran negara yang dinilai terbuang percuma akibat tidak terintegrasinya sistem data antar lembaga. Ia menyebut, berbagai instansi justru berlomba membangun basis data masing-masing, alih-alih memanfaatkan e-KTP sebagai pusat data terpadu.
“Kalau urusan menghamburkan uang, kita juara satu. Padahal kalau pakai single data berbasis e-KTP, semua bisa terintegrasi,” tegasnya.
Deddy mencontohkan sejumlah lembaga seperti Pertamina, KPU, BPJS, hingga Kementerian Sosial yang disebutnya mengeluarkan anggaran besar untuk membangun sistem data sendiri. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan pemborosan yang terus terjadi setiap tahun tanpa solusi konkret.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mendorong integrasi data nasional, baik melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun wacana Undang-Undang Satu Data yang tengah dibahas.
Lebih jauh, Deddy menilai persoalan utama terletak pada minimnya kemauan politik (political will) dari para pemangku kebijakan. Ia menyebut banyak institusi lebih fokus mempertahankan kewenangan masing-masing dibanding menyelesaikan persoalan mendasar.
“Semua berebut kewenangan, bukan menyelesaikan masalah. Ini yang membuat persoalan data tidak pernah selesai,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kerumitan birokrasi yang masih terjadi di lapangan. Meski e-KTP telah dilengkapi teknologi chip, masyarakat tetap harus melalui proses administrasi berulang seperti fotokopi dokumen hingga melampirkan berbagai surat pendukung.
Menurut Deddy, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan belum berjalan efektif dan justru masih membebani masyarakat.
Ia pun mendorong pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengintegrasikan seluruh data nasional agar efisiensi anggaran dan kemudahan layanan publik dapat benar-benar terwujud.
