Bahlil Tegaskan Pemerintah dan Golkar Serius Respons Tuntutan 17+8 Rakyat
– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pihaknya akan bersikap serius dalam menanggapi aspirasi masyarakat yang kini menjadi sorotan publik.
Pernyataan itu merujuk pada paket 17+8 tuntutan rakyat yang disuarakan mahasiswa serta berbagai elemen masyarakat sipil.
“Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur,” kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Aspirasi sebagai Kontrol Demokrasi
Bahlil menekankan pentingnya aspirasi rakyat sebagai bagian dari sistem demokrasi. Menurutnya, suara mahasiswa dan masyarakat harus dihargai karena berfungsi sebagai kontrol jalannya pemerintahan.
“Ini bagian dari proses bagaimana kita mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Penuhi Isi Tuntutan 17+8
Dokumen tuntutan 17+8 yang ramai dibicarakan publik berisi 17 tuntutan utama dengan tenggat hingga 5 September 2025, serta 8 tuntutan tambahan yang ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026.
Isinya mencakup berbagai isu strategis, mulai dari ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan. Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo, DPR, partai politik, TNI, Polri, hingga kementerian sektor ekonomi.
Beberapa influencer nasional seperti Fathia Izzati dan Jerome Polin turut menyuarakan aspirasi ini sehingga menjadi perhatian luas di media sosial.
Respons Pemerintah dan Golkar
Bahlil mengakui aspirasi tersebut mencerminkan kebutuhan rakyat agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa penyelesaiannya tidak bisa instan.
“Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah dan partai politik perlu merumuskan solusi menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat. Kami berkomitmen menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam bekerja,” tutupnya.***
