Hadiri Koordinasi GTK Jambi 2026, Al Haris Soroti Nasib Guru yang Belum Masuk Skema Paruh Waktu
– Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri kegiatan koordinasi Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Jambi Tahun 2026 yang digelar di Aston Jambi Hotel & Conference Center, Kamis (12/03/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, guna mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus mendorong penguatan sektor pendidikan melalui berbagai program strategis, termasuk pembangunan sejumlah sekolah yang merupakan bagian dari program pemerintah pusat.
“Pemerintah sedang menggerakkan sektor pendidikan, termasuk pembangunan beberapa sekolah dari program pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari upaya kita meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” ujar Al Haris.
Ia juga menyoroti persoalan yang masih dihadapi daerah, salah satunya terkait keberadaan guru yang belum masuk dalam skema paruh waktu.
“Persoalan kita ada pada guru yang belum masuk paruh waktu. Saya sudah berkali-kali bertemu dan berdiskusi dengan Menteri PANRB untuk mencari solusi terbaik,” katanya.
Menurut Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengambil langkah kebijakan agar para guru tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
“Saya bahkan membuatkan mereka Surat Keputusan (SK) Gubernur agar mereka tetap bekerja sebagaimana mestinya sambil menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nunuk Suryani, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
“Kami melihat komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jambi, dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia guru dan tenaga kependidikan. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan bermutu untuk semua,” ujarnya.
Nunuk menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan grand design pemenuhan kebutuhan guru secara berkelanjutan yang mencakup tahapan pre-service, in-service, hingga post-service.
“Melalui skema tersebut, kita ingin memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan guru tidak hanya dilihat dari sisi jumlah, tetapi juga kualitas dan pengembangan karier guru secara berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi guru non-ASN.
“Kami memastikan bahwa guru non-ASN tetap dapat bekerja sambil menunggu proses penataan yang sedang dilakukan pemerintah,” tambahnya.
Kegiatan koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program prioritas Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Jambi, sekaligus pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BGTK.
Deklarasi tersebut menjadi langkah bersama untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Jambi.
