Kanwil KemenHAM Jambi Libatkan Media dan LSM Verifikasi Persoalan HAM di Daerah
– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jambi, Sukiman, bersama Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Desman Laga, resmi membuka rapat verifikasi permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Jambi, Selasa (20/05/2026).
Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kanwil KemenHAM Jambi itu melibatkan aktivis media, organisasi profesi pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sejumlah instansi terkait.
Rapat tersebut menjadi forum koordinasi sekaligus verifikasi berbagai persoalan HAM yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Kanwil KemenHAM Jambi berupaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani isu kemanusiaan secara objektif dan berkeadilan.
Sejumlah pihak hadir dalam rapat tersebut, di antaranya perwakilan Polda Jambi, Biro Hukum Provinsi Jambi, dan Kesbangpol Provinsi Jambi. Selain itu, insan media dan organisasi pers juga turut berpartisipasi, seperti Tribun Jambi, Jambi Independent, TVRI Jambi, Pos Metro, Jambi One, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jambi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi, serta Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jambi.
Perwakilan lembaga masyarakat sipil dari Perkumpulan Hijau WALHI Jambi juga ikut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Sukiman menegaskan bahwa rapat verifikasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil KemenHAM Jambi untuk membuka ruang dialog dan membangun komunikasi aktif bersama seluruh elemen masyarakat.
Ia menyebut, langkah tersebut penting dalam mendukung penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Provinsi Jambi.
“Rapat verifikasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil KemenHAM Jambi dalam membuka ruang dialog, menerima masukan, serta membangun komunikasi aktif bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Sukiman.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media massa, dan organisasi masyarakat sipil dalam menciptakan suasana yang kondusif serta mendorong penyelesaian persoalan HAM dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemanusiaan.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa data, informasi, dan pandangan konstruktif guna mendukung proses verifikasi serta penyelesaian berbagai persoalan HAM secara tepat, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.***
